Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengklaim serangan fajar atau politik uang telah menyusup ke dalam penyelenggaraan pemilu. Ia mengklaim pemungutan suara harus diawasi mulai dari TPS hingga penghitungan akhir selesai.
“Mulai tahun 2019, serangan fajar atau politik uang ini sudah merambah ke penyelenggara pemilu. Inilah yang kami beserta dewan kehormatan penyelenggara pemilu bersama untuk kemudian menjaga agar satu suara yang hadir di TPS akan sampai satu suara pada rekapitulasi penghitungan akhir di KPU,” kata Bagja, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).
“Kami mendorong KPU untuk memperbaiki mekanisme penghitungan suara dengan seinklusif dan seterbuka mungkin. Kedepan mungkin tidak akan ada lagi serangan fajar terhadap penyelenggara pemilu,” sambungnya.
Baca Juga: Kesempatan Partai Politik Untuk Melengkapi Dokumen Bacaleg
Oleh karena itu, Bagja mendukung program “Hajar Serangan Fajar” yang diluncurkan KPK. Ia berharap inisiatif ini menjadi upaya bersama untuk mempertahankan demokrasi Indonesia.
Dengan adanya dorongan tersebut, diharapkan KPU akan mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan transparansi sistem perhitungan suara pada Pemilu 2024. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemilu dan menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
, mengklaim serangan fajar atau politik uang telah menyusup ke dalam penyelenggaraan pemilu. Ia mengklaim pemungutan suara harus diawasi mulai dari TPS hingga penghitungan akhir selesai.){kind=link}