Unsur-unsur tata kelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi merupakan bukti bahwa KPU merupakan organisasi yang modern. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Hasyim pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu Tahun 2024 Gelombang II, di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Selasa (8/8/2023).
“Pada akhirnya setiap kegiatan akan dievaluasi. Masalah dan kekurangan harus diidentifikasi secara jujur selama peninjauan ini. Ini akan membantu kami bersiap untuk menilai dan menentukan area yang perlu ditingkatkan sehingga kami dapat membuat rekomendasi untuk perekrutan badan ad hoc penyelenggara pemilu dan pilkada 2024 mendatang,” ungkap Hasyim.
Selain itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan kata sambutan secara daring. Mengingat Pemilu semakin dekat, dia meminta seluruh jajaran KPU agar dapat mempersiapkan diri. “Manfaatkan rapat koordinasi ini secara maksimal untuk mempelajari pengetahuan dan gagasan baru yang akan membuat penyelenggaraan pemilu menjadi lebih efektif di masa mendatang,” ucap Doli.
Pada acara yang sama, Tio Aliansyah selaku anggota DKPP memberikan informasi terkait evaluasi pembentukan PPK dan PPS dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Terakhir, Parsa menjelaskan bahwa rapat koordinasi digelar sebagai upaya kerjasama untuk membahas nilai-nilai dalam rangka perekrutan badan ad hoc dengan menerima masukan dari internal dan eksternal terkait aturan yang dikeluarkan KPU.
