Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui hak setiap individu untuk terlibat dalam proses politik, termasuk kepala daerah yang berkeinginan untuk nyaleg. Ma’ruf menyebut pengunduran itu tak menjadi masalah jika sesuai aturan. Namun, ia menegaskan bahwa kepala daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang telah mempercayakan mereka sebagai pemimpin.
“Hal terpenting tidak melanggar aturannya. Kemungkinan jika ada terjadi kekosongan pemerintah sudah harus menyiapkan lebih awal untuk penjabat-penjabatnya supaya pelayanan masyarakat tidak terganggu. Itu saya kira, kan antisipasi,” ujar Ma’ruf di Ponpes Muqimus Sunnah, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (7/7/2023).
Baca Juga: Ketua MPR Mendukung Perempuan agar Berperan Aktif dalam Ranah Politik Nasional
Seruan ini juga bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas kepala daerah serta memastikan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi pemerintahan dan politik. Dengan kepala daerah yang tidak terbebani oleh kampanye politik, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat tetap terjaga dan tidak terganggu.
Seruan dari Wakil Presiden ini diharapkan akan menjadi pertimbangan serius bagi kepala daerah yang memiliki niat untuk nyaleg. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan masyarakat dapat terus menerima manfaat dari kepemimpinan yang berkualitas dan berdedikasi.
Baca Juga: Jumlah Anggota Legislatif Di Indonesia
